Ayah Hamili Anak Kandung Di Kawalu, LAKPESDAM NU : Tindak Tegas Pelaku dan Perkuat Sistem PABM

Tasikmalaya, NU Tasik Online – Adakah ajaran agama di dunia yang memperbolehkan seseorang melakukan kekerasan seksual kepada orang lain? Tidak perlu membuka semua kitab suci untuk mengatakan tidak. Pada prinsipnya, agama datang ke dunia mengajakan kebaikan dan menyuruh umatnya menjauhi perbuatan tercela dan dilarang.

Demikian pula agama Islam. Tidak perlu menunggu khatam Al-Qur’an untuk mengatakan bahwa Islam memerintahkan umatnya berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Islam, sebagai agama rahmatan lil √°lamin, bahkan datang untuk mengangkat harkat dan martabat semua manusia dan melindungi manusia yang direndahkan dan dizalimi oleh kelompok manusia lainnya.

Kasus kekerasan seksual kembali terjadi di Kota Tasikmalaya. Parahnya, pelaku kekerasan seksual yang kali ini terjadi adalah ayah kandung. Sang anak hamil dan telah melahirkan bayinya pada hari senin (13/01).

Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Kawalu, dan telah ditangani oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya, Dinas PKBP3A, P2TP2A dan unit PPA Polres Tasikmalaya Kota.

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Nahdlatul Ulama Kota Tasikmalaya adalah salah satu lembaga yang mendorong pengarusuutamaan hak-hak anak dan terlibat dalam pembentukan komunitas warga untuk menekan praktek kekerasan di Kota Tasikmalaya.

Ketua Bidang Pemberdayaan Masyarakat LAKPESDAM NU, Rina Marlina mengatakan selama 4 tahun ini LAKPESDAM membentuk komunitas warga ditingkat kelurahan/desa, kecmatan, dan Kabupaten/Kota.

“Selain membentuk berbagai forum warga, LAKPESDAM selama ini berperan memberikan penguatan kapasitas bagi masyarakat. Termasuk memfasilitasi forum belajar bersama bagaimana mencegah terjadinya kekerasan, dan bagaimana merespon kekerasan di masyarakat”, katanya.

Baca Juga : LAKPESDAM NU Bentuk Komunitas RBM Di Kecamatan Bungursari

Merespon kasus kekerasan seksual di Kawalu, Rina menyampaikan rasa prihatin atas kasus yang terjadi, terlebih pelakunya adalah seorang ayah kandung. Rina mengatakan dalam perspektif kebijakan Kota Tasikmalaya sudah memiliki Peraturan Daerah tentang perlindungan Anak, bahkan mendapat penghargaan Kota Layak Anak tahun 2019.

“Namun dalam kenyataannya praktek kekerasan masih banyak terjadi, sehingga harus menjadi bahan evaluasi bersama. LAKPESDAM selama ini konsisten memberikan edukasi bagi masyarakat dampingan, di kecamatan kawalu kami telah membentuk 2 komunitas RBM di 2 kelurahan, yakni kelurahan Talagasari, dan kelurahan Karanganyar”.

Ia mengatakan, meskipun RBM dibentuk untuk menjangkau anak disabilitas yang belum mendaptkan perhatian, dalam prakteknya ia turut memperkuat kapasitas warga dalam menciptakan sistem perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.

Baca Juga : RBM Karanganyar Berikan Layanan Terapi Gratis Bagi Anak Disabilitas

Menurutnya, ada banyak sekali faktor yang mengakibatkan terjadinya kasus sepert itu, namun rina melihat peran pemerintah dalam memperkuat sistem perlindungan anak berbasis masyarakat belum optimal.

“Padahal Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PABM) ini akan sangat efektif dalam menekan angka kekerasan terhadap anak. Kader RBM selama ini bergerak secara sukarela, mereka menjangkau Anak Disabilitas yang rentan mendapat kekerasan dari masayarakat bahkan oleh keluarga sendiri. Pelibatan masyarakat secara aktif ini melahirkan budaya baru, yakni orang tua dan masyarakat yang berkomitmen untuk memberikan pemenuhan hak anak”, katanya.

Selanjutnya tinggal bagaimana pemerintah merespon gerakan moral yang telah diprakarsai oleh masyarakat ini agar bisa terus tumbuh berkembang dan berkontribusi dalam menekan angka kekerasan terhadap Anak di Kota Tasikmalaya. (Redaksi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *