Di MUSKERCAB NU, Kepala KEMENAG Dukung Pembentukan Perda Pesantren di Kota Tasik

NU Tasik Online – Musyawarah Kerja Cabang (MUKERCAB) Pengurus Cabang NU Kota Tasikmalaya yang diselenggarakan pada Selasa (16/02/2021) di Kantor NU, Jl. Dr. Soekarjo, No 47 menetapkan progam kerja strategis tahunan.

Wakil Ketua PCNU Kota Tasikmalaya Drs. Aceng Mubarok, M.Pd menyampaikan dalam sambutannya bahwa NU konsisten mengajarkan ajaran yang benar tanpa harus memburu piala atau pengakuan.

“Muskercab kali ini diharapkan bisa menjadi jembatan bagi kebutuhan NU baik secara kelembagaan maupun untuk warganya. Tentu hal ini melalui rencana program yang dirumuskan oleh masing-masing lembaga juga badan otonom (Banom) NU di Kota Tasikmalaya”, katanya.

Sementara itu, Kepala Kementerian Agama Kota Tasikmalaya,  Drs H Mohammad Ali Abdul Latief M,Ag dalam sambutannya mengatakan, NU adalah organisasi terbesar dan strategis serta menjadi salah satu organisasi yang mampu mendorong terciptanya moderasi beragama.

“Kementrian Agama ini mayoritasnya dari kalangan NU baik secara kultur maupun struktur serta fakta bahwa Kementerian Agama saat ini di pimpin oleh kader NU. yani Gus Yaqut Cholil Choumas”, katanya.

Pesan dari Gus Yaqut untuk menjaga NU da ormas lain yang selama ini berkontribusi besar terhadap masyarakat di kementrian Agama menjadi sebuah intruksi yang harus di jalankan bagi kami selaku kementerian agama, khususnya di Kota Tasikmalaya.

“Ini sangat penting, terutama dalam pendidikan yang ada di NU baik formal maupun non formal. Apalagi Kota Tasik ini identik dengan kota santri, banyak pesantren. Kemudian bagaimana agar pendidikan ini dapat di bangun, dikerjasamakan sehingga terciptanya nilai – nilai islam yang moderat”, lanjutnya.

Selain isu pendidikan, Muhammad Ali juga membahas sekilas tentang Peraturan Daerah (Perda) Pondok Pesantren yang baru-baru ini di sahkan dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat (Jabar).

“Sebagai Kota yang memiliki banyak Pondok Pesantren, saya mendukung agar Pemerintah Daerah dan DPRD membuat Peraturan Daerah tentang Pesantren di Kota Tasikmalaya sebagai turunan dari Peraturan Daerah di Provinsi Jawa Barat”, katanya,

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi beserta DPRD Provinsi Jawa Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah (PERDA)) tentang Pondok Pesantren.

Wakil Gubernur Jawa Barat, H Uu Ruzhanul Ulum menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dibawah kepemimpinan Ridwan Kamil- Uu Ruzhanul Ulum mendorong lahirnya Perda Pesantren agar pesantren khususnya salafiyah bisa mendapat bantuan resmi dari pemerintah.

“Perda Pesantren ini akan mengikat para penggiat pondok pesantren yang tidak tersentuh oleh Kementerian Agama karena tidak adanya legalitas. Jika sudah memliki legalitas, para insan-insan tarbiyah akan diberikan bantuan dari pemerintah,” katanya.

Dalam Perda Pesantren, Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau  Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka NKRI.

SDM Pesantren terdiri dari para pihak yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan pesantren, yakni kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, Dewan Masyayikh, serta Majlis Masyayikh.

Sementara pesantren harus memenuhi unsur: kiai; santri yang bermukim; pondok atau asrama; masjid atau musala atau langgar; dan kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu’allimin.

Ruang lingkup Perda Pesantren utamanya meliputi Pembinaan Pesantren, Pemberdayaan Pesantren, Rekognisi Pesantren, Afirmasi Pesantren, dan Fasilitasi Pesantren.

Selain itu, Perda Pesantren turut membahas koordinasi dan komunikasi, kemitraan, hingga pendanaan. Berdasarkan Pangkalan Data Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, terdapat 8.343 pesantren di Jawa Barat dengan santri mukim berjumlah 148.987 santri.

Wagub mengatakan, saat ini masih banyak pesantren yang tidak tercatat dalam data, sehingga diperkirakan pesantren di Jawa Barat berjumlah sekitar 12 ribu lebih dengan santri sekitar 6 juta orang. Untuk itu, ia berharap Kementerian Agama bisa bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jabar untuk mendata ponpes yang termasuk dalam kategori pesantren di perda tersebut.

“Kita bersama-sama juga dibantu oleh para kiai, mana pesantren yang layak mendapat identitas, mana pesantren yang tidak memenuhi. Yang layak mendapat indentitas lanjutkan dan dibantu, apabila tidak sampaikan apa adanya,” ujarnya.

Wagub menegaskan, Perda Pesantren ini sekaligus menjadi bentuk penghargaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap ponpes hingga SDM Pesantren. Lewat rekognisi, eksistensi serta peran ponpes di Jabar dalam pembangunan pun diakui.  (red)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *