LAKPESDAM NU dan OECD Bangun Kerjasama Penelitian Tata Kelola Pemerintah Inklusif

NU Tasik Online – Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM NU) Kota Tasikmalaya menjadi salah satu sample komunitas masyarakat sipil yang dipercaya menjadi mitra kerjasama OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development).

OECD adalah organisasi ekonomi antar pemerintah dengan melibatkan 37 negara anggota, didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong kemajuan ekonomi dan perdagangan dunia.

Salah satu peneliti OECD, dr. Julia Zulver mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan penelitian tentang Tatakelola Pemerintah inklusif yang dilakukan di beberapa negara diantaranya Bolivia, Indonesia, Mozambik, Nepal dan Uganda.

Pemilihan negara-negara ini didasarkan pada beberapa kriteria, diantarnya adalah negara-negara yang berupaya untuk mempromosikan pemerintahan yang inklusif serta negara yang memiliki keragaman geografis.

“Sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) di negara berkembang dengan fokus pada Tata Kelola Pemerintahan Inklusif dan Inisiatif komunitas Lokal”

Dilansir dari Wikipedia, OECD merupakan salah satu forum negara yang berkomitmen pada demokrasi dan ekonomi pasar, menyediakan platform untuk membandingkan pengalaman kebijakan, mencari jawaban atas masalah umum, mengidentifikasi praktik yang baik, dan mengoordinasikan kebijakan domestik dan internasional dari para anggotanya.

“Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan serangkaian studi negara berbasis kasus yang melibatkan tinjauan sampel proyek yang memberikan contoh praktis dari strategi efektif untuk mendukung pemerintahan yang inklusif” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua LAKPESDAM NU Tasikmalaya, Andi Ibnu Hadi, S.H. , M.H. mengatakan dalam mendorong pemerintahan inklusif pihaknya melakukan berbagai strategi, inovasi dan kolaborasi.

“Tata kelola pemerintahan inklusif yang kami pahami adalah pemerintah yang tidak melakukan diskriminasi terhadap warga negara, serta mampu merespon dengan bijak terhadap persoalan masyarakat sipil yang kerap terjadi”, katanya.

Andi mengatakan strategi advokasi yang digunakan dengan berpijak pada 3 aspek, yakni penerimaan sosial, layanan, dan kebijakan.

“Penerimaan Sosial, Layanan, dan kebijakan ini saling berkaitan. Sebagai contoh layanan dan kebijakan tidak akan bisa diakses atau dibuat jika masih menyimpan kecurigaan terhadap kelompok masyarakat tertentu, kecurigaan itu melahirkan eksklusi sosial yakni terpinggirkannya satu kelompok oleh kelompok lain yang mengklaim dirinya sebagai mayoritas”, jelasnya.

Andi mengakui advokasi yang ia lakukan dengan komunitas masyarakat sipil di Tasikmalaya menemui banyak tantangan dan hambatan, namun setidak-tidaknya LAKPESDAM dengan jaringan sudah membuat jejak perubahan untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang inklusif.

“Kita sudah menyiapkan strategi keberlanjutannya, dengan menciptakan penggerak lokal, membangun koordinasi lintas stakeholder serta mengintegrasikan program dengan pemerintah daerah, kami optimis Tasikmalaya kedepan akan menjadi lebih baik lagi”, pungkasnya. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *