Mengenang Satu Dekade Gusdur

NUTasik Online – Zainal Arifin Thoha (2003:294) pernah menulis, di negeri kita, sosok Gus Dur telah diakui banyak kalangan sebagai figur yang identik dengan “demokrasi” itu sendiri. Dialah barang kali, satu-satunya tokoh di Indonesia yang begitu getol bicara demokrasi, baik itu dari sudut sosial-budaya, politik, hukum maupun agama. Sudah barang tentu, semuanya ini menunjukkan kapasitas dan komitmennya untuk menegakan nilai-nilai demokrasi.

Abdurrahman Addakhil atau akrab disebut Gus Dur. Kata Addakhil mempunyai arti sang penakhluk atau pendobrak. Kata Addakhil memang pantas disematkan kepada Gus Dur, sepak terjangnya dalam mendobrak baik secara pemikiran maupun langkahnya selalu diluar kebiasaan orang lain pada umunya.

Gus Dur adalah sosok yang komplit, tidak hanya dikenal sebagai ulama, tapi dikenal pula sebagai sosok pemikir, seniman, budayawan, politisi, negarawan, penulis, bahkan sebagai intelektual publik.
Gus Dur adalah anak zamannya. Ia lahir, tumbuh, dan berkembang di dalam lingkungan sosial-politik yang pemikirannya melampaui jiwa zamannya. Sebagai santri, ia pernah berkelana dari satu pesantren ke pesantren lain.
Berguru dari satu kiai ke kiai lain. Sudah satu dekade Gus Dur meninggalkan kita. Tema Haul ke-10 yang diadakan oleh Jaringan Gusdurian diberbagai daerah tentunya tak sekedar mengenang akan kerinduan Gus Dur melainkan diisi dengan berbagai acara.

Sebab, sosok Gus Dur dengan kiprah dan sumbangsihnya terhadap gagasan dan konsep kebudayaan telah menjadi rujukan penting bagi para pemikir dan pelaku budaya. Sehingga menempatkan Gus Dur pula sebagai seorang advokat budaya karena komitmennya membela kebudayaan yang terpinggirkan.

Karakter kebudayaan Gus Dur semacam itulah yang memengaruhi sikap, pandangan, idealisme dan tindakan politik Gus Dur sebelum, ketika, dan saat menjadi Presiden. Gus Dur menyelesaikan persoalan dengan pendekatan persuasif identitas kebudayaan. Hal itu dilakukan Gus Dur karena menyadari tidak sensitifnya demokratisasi terhadap budaya setempat justru akan melahirkan konflik-konflik yang tidak semestinya terjadi.

Misalnya, Gus Dur memperbolehkan nama Papua (sebagai nama untuk wilayah yang sebelumnya Irian Jaya). Saat warga Papua meminta diakui lagu daerahnya, Gus Dur membolehkan mereka. Gus Dur menganggap semua suku mempunyai lagu kedaerahan, demikian juga warga Papua. Itu sebabnya sampai sekarang pun bagi warga Papua Gus Dur memberikan kesan yang mendalam.

Seperti dalam konteks sosial, agama, dan politik, keberpihakan Gus Dur terhadap kebudayaan yang termarjinalkan juga memiliki ruang tersendiri yang juga turut memberi warna dan memperkaya nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan kita.

Gus Dur memandang perbedaan sebagai suatu modal untuk menjalin tatanan masyarakat dalam bingkai kebhinekaan.Gebrakan Gus Dur yang paling berani dalam mengangkat harkat kemanusiaan yaitu dengan mencabut Inpres No 14/1967 yang mendiskriminasi etnis tionghoa dengan menggantinya dengan Inpres No 6/2000.

Dengan berlakunya inpres no 6/2000 kebijakan Gus Dur itu banyak menuai penolakan dengan alasan khawatir komunisme kembali hidup di Indonesia. Namun, komitmen Gus Dur tak pernah goyah.
Sebab, menurutnya Imlek dan tradisi barongsai merupakan bagian dari kebudayaan. Jika dikelola dengan baik dan benar dapat menjadi sarana menyebarkan nilai-nilai kebaikan, seperti yang dilakukan oleh para Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Indonesia melalui wayang (Bisnis Indonesia Weekend, Edisi 7 Februari 2016).

Di masa Gus Dur penganut Kong Hu Cu mendapatkan hak-hak asasinya. Gus Dur pun menganggap Muslim Tionghoa boleh merayakan Tahun Baru Imlek sehingga tidak dianggap sebagai tindakan musyrik.
Bagi Gus Dur, perayaan imlek adalah bagian dari tradisi budaya, bukan agama, sehingga sama seperti tradisi lainnya yang dilakukan di Jawa. Etnis Tionghoa yang sudah berabad-abad ada di Indonesia tetap menganggap Gus Dur adalah salah satu tokoh yang layak mendapat penghargaan.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan yang dibuar Gus Dur itulah etnis Tionghoa hingga para penganut Khonghucu tidak lagi menyembunyikan simbol identitas mereka, sesuatu yang terlarang pada era Orde Baru. Tidak heran, pada 10 Maret 2004, di Kelenteng Tay Kek Sie, Gus Dur dinobatkan sebagai “Bapak Tionghoa Indonesia”.

Selepas kepergian Gus Dur pada 30 Desember 2009 silam, makamnya terus didatangi warga Tionghoa yang mendoakannya hingga kini. Foto Gus Dur pun kerap ditemui di sejumlah kelenteng untuk mengingat jasa dan perjuangannya. Diakui atau tidak Gus Dur adalah pemimpin negara yang pertama kali memperjuangkan hak-hak warga negara kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia dalam posisi yang semestinya sebagaimana warga negara yang lain dalam posisi setara tanpa terkecuali.

Jika Gus Dur memiliki slogan “Gitu Aja Kok Repot”, maka saat ini masyarakat menjawabnya dengan “Setelah Kepergianmu, semua jadi repot”. Pasca satu dekade meninggalnya Gus Dur, bangsa Indonesia seperti mengalami defisit tradisi kebudayaan.

Hal itu bisa terlihat dengan masih eksisnya gerakan-gerakan penghancuran tradisi dan budaya dengan dalih atas nama agama. Oleh karena itu haul Gus Dur yang ke-10 ini mencoba mengingatkan dan mengaktualisasikan kembali pentingnya kebudayaan sebagai upaya menjaga kemanusiaan kita. Karena tanpa kebudayaan manusia tidak lagi menjadi manusia seutuhnya.

(Faqih Albantani)

Tulisan ini juga telah di publish dalam website Geotimes

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *