PCNU Kab Tasik Dukung Penegakan Hukum Pasca Demo Anarkis di Kabupaten Tasikmalaya

Tasikmalaya, NU Tasik Online – Puluhan masa mengatasnamakan Gerakan Laskar Santri Salafy Tasikmalaya (GELAS) menggelar aksi menuntut Rizieq Shihab dibebaskan di depan Kantor Kejaksaan Negeri Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Senin (12/7/2021).

Masa berusaha menerobos masuk ke kantor Kejaksaan dengan berupaya merobohkan pagar gerbang. Bentrokan dengan aparat pun tidak bisa dihindari, tiga buah kendaraan polisi yang diparkir di depan kantor Kejaksaan rusak diamuk masa.

Kejadian tersebut lantas mengundang respons berbagai pihak, Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya mengutuk tindakan anarkis massa di Kejaksaan. NU mendukung penuh kepolisian untuk mengusut tuntas dan menegakkan hukum atas aksi anarkis dan pengrusakan kendaraan dinas Polisi.

“Kami atasnama Ormas Keagamaan di Kabupaten Tasikmalaya mendukung penuh Kepolisian pak Kapolres untuk menegakan hukum atas aksi anarkis di Kejaksaan Negeri Tasikmalaya,” ucap Ketua PCNU Kabupaten Tasikmalaya KH. Atam Rustam

Sementara itu, Ketua FBTI Tasikmalaya Asep Rizal Asyari berharap, aparat penegak hukum segera menangkap aktor kerusuhan dibalik aksi anarkis di depan kantor kejaksaan tersebut.

“Kami berharap aparat keamanan agar mengungkap siapa dalang atau aktor-aktor intelektual di balik kerusuhan tersebut, Harus diusut secara tuntas, agar kedepan tidak terjadi lagi hal seperti ini ” Kata Asep dalam keterangan tertulisnya, Senin, (12/07/2021).

Asep juga turut menyoroti pelibatan anak-anak dalam aksi tersebut, dari 31 orang ada sekitar 18 orang yang masih berusia anak-anak.

“Saya yakin mereka para anak-anak tidak tahu apa-apa, mereka para anak-anak harus di selamatkan, oleh karena itu harus dicari provokatornya,” tegas Asep.

Forum Bhineka Tunggal Ika Tasikmalaya menyayangkan, aksi unjuk rasa ini digelar di tengah pandemi Covid dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat apalagi sampai berujung kerusuhan

“Sangat disayangkan upaya penyampaikan aspirasi ini dilakukan di tengah upaya pemerintah mengatasi pandemi Covid-19 dengan diberlakukannya PPKM Darurat. Langkah yang lain kan bisa dilakukan kalau misalnya ada langkah konstitusi dengan cara seperti apa itu semua bisa diatur, ada banyak cara yang bisa kita lakukan secara terhormat elegan dan beretika, sehingga semuanya bisa berjalan dengan lancar, penyampaian aspirasi itu di lindungi oleh Undang undang, jadi kita semua punya hak, tapi jangan sampai di cederai dengan sikap yang mengedepankan kekerasan, karena itu bukan solusi, kekerasan melahirkan kekerasan yang lainnya,” pungkasnya. (Red)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *