PGM Kota Tasik Minta Ridwan Kamil Jangan Ada Dikotomi Soal Kebijakan Iuran Gratis SMA/SMK

Tasikmalaya, NU Tasik Online – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan program iuran bulanan peserta didik (IBPD) gratis bagi siswa SMA, SMK, dan SLB.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, anggaran untuk program itu tak terganggu meskipun ada pergeseran APBD untuk penanganan Covid-19. Alokasi dana untuk program itu mencapai Rp 1,42 triliun.

Dikutip dari Kompas.com, Emil mengatakan SMA/SMK negeri itu gratis dari Pemprov Jabar.

“Kepada warga tak mampu di swasta kita juga ada biaya dari pemprov untuk menggratiskan pembelajaran di sekolah swasta. Itu betul dan terjadi di semester ini. Rencana itu tetap ada dan jangan dihubungkan ke Covid sebenarnya,” ucap Emil, sapaan akrabnya, saat ditemui di Gedung Pakuan, Jumat (12/6/2020).

Namun kebijakan itu mendapat kritikan dari Persatuan Guru Madrasah (PGM). Ketua PGM Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asyari mengatakan kabar yang berkaitan dengan kebijakan gubernur Jabar yang akan menggratiskan siswa di SMA dan SMK se-Jawa Barat pada tahun ajaran baru 2020-2021 membuatnya bangga sekaligus sedih. Hal itu terjadi lantaran Madrasah Aliyah tidak termasuk bagian dari kebijakan tersebut.

“Jujur saya kecewa dengan sikap Gubernur Jabar, seolah madrasah Aliyah menjadi tidak layak mendapatkan kebijakan itu. Kemaren PESANTREN yang akan di kasih sanksi walaupun sudah ada revisi”, ujarnya kepada NU Tasik Online.

Program penggratisan SMA/SMK yang akan menghabiskan anggaran 1,45 Triliun lebih itu telah mencederai lembaga pendidikan.

“Jangan ada dikotomi, ini seolah ada diskriminasi yang di dalam dunia pendidikan, bukankah Gubernur Jawa Barat ini berharap Jabar menjadi Juara lahir batin?”, katanya.

Asep mengatakan Madrasah juga lembaga pendidikan, banyak siswa madrasah Aliyah yang berprestasi, dan berharap kebijakan ini di Revisi.

“Kami Pgm Kota Tasik akan bergerak mempertanyakan kebijakan itu, mudah mudahan ini adalah khilaf dari pak Gubernur, bukan bentuk diskriminasi terhadap lembaga pendidikan madrasah”, sambungya.

Asep meminta agar Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat membuat nota protes atas kebijakan tersebut.
“Insyallah kamipun akan melakukan protes terhadap kebijakan tersebut, saya juga berharap kepedulian Bapak Gubernur terhadap Guru Honorer Madrasah yang tidak mendapatkan bantuan apapun untuk mendapatkan tunjangan daerah tentunya sesuai dengan kemampuan daerah provinsi Jawa barat”,

“Sekali lagi saya berharap pa Gubernur memandang kami sebagai bagian yang tidak terpisahkan untuk kemajuan pendidikan Indonesia”, pungkasnya. (Red/Az)

Share

One Ping

  1. Pingback: Cerita di Balik Dinding NU Pondok Pesantren Al-Mukhtariyah | | PC NU Kota Tasikmalaya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *