Sejarah NAHDLATOEL OELAMA (N.O) TASIKMALAYA

NU pertama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para ulama dari beberapa daerah di Jawa. Pendirian ini diawali dengan  mengadakan permusyawaratan di rumah KH. Abdul Wahab Chasbulloh berlokasi di kampung Kertopaten Surabaya. Dalam pertemuan ini hadir para ulama yaitu KH. Hasyim As’yari (Tebu Ireng), KH. Bisri Samsuri (Tambakberas Jombang) Raden Asnawi (Kudus), KH. Ma’sum (Lasem), KH. Ridwan (Semarang), KH. Nawawi (Pasuruan), KH. Nahrowi (Malang), KH. Abdul Aziz (Malang), KH. Abdul Halim (Leuwimunding Cirebon), KH. Ndorol Muntaha (menantu KH. Holil Bangkalan Madura), KH. Dahlan Abdul Kohar (Kertosono), dan KH. Abdul Fakih (Gresik). Dalam pertemuan ini diambil dua keputusan penting yaitu :

 

  1. Meresmikan dan mengukuhkan berdirinya Komite Hijaz dengan masa kerja sampai delegasi yang diutus ke Konggres Umat Islam di Mekkah kembali ke Tanah Air, yaitu KH. Wahab Chasbullah dan Syekh Ahmad Genaim.
  2. Membentuk Jam’iyah (organisasi) untuk wadah persatuan ulama dalam tugasnya memimpin umat menuju terciptanya izzul Islam wal Muslimin. Atas usul KH. Alwi Abdul Aziz, Jam’iyyah ini diberi nama “Nahdlatul Ulama” yang berarti kebangkitan para ulama.

Organisasi NU setelah berdiri di Surabaya Jawa Timur pada tahun 1926 kemudian berkembanga pesat di berbagai daerah di Indonesia dengan berdirinya beberapa cabang. Salah satu cabang penting NU yang berdiri adalah di Tasikmalaya. Berdirinya NU di Tasikmalaya sangat dimungkinkan karena kondisi kehidupan keagamaan di Tasikmalaya yang memiliki jaringan pesantren luas dan telah ada sejak lama sebelum NU berdiri di Surabaya.

NU di Tasikmalaya didirikan oleh dua orang ulama KH. A. Qulyubi dan KH. Padil pada tahun 1928. KH. A. Qulyubi seorang ulama yang berasal dari Madewangi Tamansari sedangkan KH. Padli berasal dari Cikotok Cijulang Ciamis yang kemudian menetap di Nagarawangi Tasikmalaya. Berdirinya NU di Tasiklamaya bermula dari rapat di rumah KH. Fadil atau rumah KH. Dimyati di Nagarawangi. Dalam rapat ini diputuskan kepengurusan NU Cabang Tasikmalaya yaitu Rois Syuriah KH. Padil dan Ketua H. Dasuki.

Qulyubi kemudian mensosalisasikan berdirinya NU kepada para Kyai di Tasikmalaya. Dalam sosialisasi itu terdapat Kyai yang menanggapinya bahkan ikut aktif dalam kegiatan organisasi NU, dan ada pula Kyai yang tidak menanggapi. Beberapa Kyai yang mendukung dan bergabung dengan NU diantaranya KH. Dahlan (Cicarulang), KH. Ruhiyat (Cipasung Singaparna), KH. Zaenal Mustofa (Sukamanah), KH. Masduki (Awipari), KH. Zabidi (Nagarakasih). Bagi Kyai yang tidak menanggapi dan tidak mau bergabung, disebabkan ketakutan kepada Belanda. Pada saat itu Belanda sangat mengawasi terhadap gerakan-gerakan keagamaan di Indonesia yang dia anggap membahayakan.

 

Kegiatan NU di Tasikmalaya lebih banyak melakukan kegiatan pengajian. Dalam kegiatan tersebut, selalu dimata-matai Belanda. Sikap Belanda yang demikian itu dikarenakan Belanda selalu bersikap curiga terhadap gerakan Islam. Belanda mengkhawatirkan kegiatan keagamaan yang dilakukan NU akan menjadi sebuah gerakan yang radikal dan melakukan pemberontakan terhadap Belanda. Walaupun kegiatan NU Tasikmalaya selalu mendapatkan pengawasan Belanda, tidak menyurutkan bagi pengurus NU di Tasikmalaya dalam melakukan kegiatannya. Kegiatan NU Tasikmalaya tidak mengarah pada sebuah gerakan yang radikal.

KH. Ruhiyat, tokoh N.O terkemuka di Tasikmalaya

Perkembangan kegiatan NU menjadi lebih pesat setelah masuknya tokoh penting menjadi pengurus NU Cabang Tasikmalaya. Pada suatu ketika KH. Qulyubi dan KH. Padil menemui R. Sutisna Senjaya, seorang intelektual dan tokoh pergerakan Paguyuban Pasundan. Kedua Kyai NU tersebut meminta kepada Sutisna Senjaya untuk mau bergabung dan menjadi pimpinan NU. Ketika ditawari demikian oleh NU, pada mulanya Sutisna Senjaya merasa ragu, karena dia sendiri bukanlah seorang ahli agama atau Kyai, beliau hanyalah seorang guru. Atas dasar sikap desakan para Kyai NU tersebut kemudian R. Sutisna Senjaya akhirnya mau menerima tawaran para ulama NU untuk memimpin NU Cabang Tasikmalaya.

 

Pada tahun 1932 para pengurus NU Tasikmalaya mengadakan rapat di HIS Pasundan di Jajaway Jl. Pasundan. Dalam rapat tersebut diputuskan kepungurusan NU Cabang Tasikmalaya yaitu Ketua  R. Sutisna Senjaya dan Sekretaris KH.O. Hoelaemi atau dikenal dengan panggilan Pak Emi. Penujukkan Pak Emi merupakan syarat yang diajukan oleh Sutisna Senjaya. Dia mau menjadi Ketua dengan syarat Pak Emi menjadi sekretaris.

NU Cabang Tasikmalaya dibawah kepemimpinan R. Sutisna Senjaya dan Pak Emi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini diakrenakan kepiawaian Sutisna Senjaya seorang organisatoris dan jurnalis, dan Pak Emi sebagai ahli dalam membahas masalah keagamaan. Pada masa kepengurusan ini, NU Cabang Tasikmalaya menerbitkan suatu majalah yang bernama Al-Mawa’idz. Majalah ini terbit sebagai majalah mingguan dan terbit pertama kali pada bulan Agustus 1933. Susunan redaksi majalah ini adalah Pemimpim Umum Sutisna Senjaya, Sekretaris Kandar dan Penanggung Jawab Rublik Keagamaan Pak Emi.Selain itu, dalam majalah ini juga dicantumkan nama-nama Kyai di Tasikmalaya yang membantu rubrik keagamaan.

Majalah Al-Mawa’idz menjadi corong pemikiran keagamaan ulama NU di Tasikmalaya. Kehadiran majalah ini menjadi penting karena di Tasikmalaya pada saat itu terdapat pula kumpulan para ulama yang didukung oleh pemerintah yaitu Perkumpulan Guru Ngaji yang didirikan oleh Bupati Tasikmalaya yaitu R.A.A. Wiratanuningrat. Ulama yang ada dalam organisasi ini dikenal juga dengan sebutan ulama Idhar. Ulama idhar menerbitkan pula majalah yang bernama Al-Imtisal.

 

Antara ulama NU dan ulama Idhar menujukkan adanya persaingan. Kedua kelompok ulama sering berpolemik dalam hal masalah keagamaan dan politik khususnya dalam kaitan dengan sikap terhadap pemerintah. Persaingan ini nampak dari isi majalah Al_Mawa’idz dan Al-Imtisal yang kadang-kadang terjadi polemik. Dalam majalah Al-Mawaidz nama Pak Emi disamarkan menjadi nama “K. Koentet dari Garage”. Beberapa orang menyangka nama itu adalah Kyai Bunten dari Cirebon. Padahal nama itu adalah nama samaran yang diberikan oleh Sutisna Senjaya kepada Pak Emi yang berarti “Kyai pendek, kecil yang ngantor di garasi (garage bahasa Belanda)” karena Al-Mawaidz berkantor menyewa di garasi.

Nama samaran Pak Emi pernah menjadi kritikan dari majalah Al-Imtisal. Dalam majalah Al-Imtisal menyebutkan dengan kata-kata sebagai berikut “Hanjakal, aya hayam jago ngan hayam lisung kokotak di kandang wungkul teu wani kaluar”. Sindiran ini mengandung arti bahwa kyai yang dimaksud dengan K. Koentet dari Garage adalah ayam jago yang kecil yang tidak punya keberanian untuk keluar hanya berkotek atau bersuara di dalam ruangan. Atas sindiran dari majalah Al-Imtisal tersebut, kemudian Majalah Al_Mawa’idz` mengeluarkan jawaban dengan kata-kata “mending keneh hayam lisung batan hayam Bangkok tutundeuneun mah, ana kapacok teu inget hulu buntut. Leuheung mun macokna kana hayam wungkul kumaha mun macokna kana sorban bobotoh”. Isi jawaban dari Majalah Al-Mawai’dz ini mengandung arti bahwa lebih baik menjadi ayam yang kecil dari pada ayam Bangkok (ayam yang besar) yang hanya jadi piaran orang lain, dan ayam kecil ini mampu mematuk “sorban bobotoh”, yaitu sindiran bagi para ulama yang hanya menjadi pendukung pemerintah (bobotoh = pengikut). Sebutan “bobotoh” adalah sebutan bagi pendukung pemerintah. Dengan posisi sebagai pendukung pemerintah, maka ulama tersebut tidak memiliki kekuatan.

Berdasarkan polemik tersebut menunjukkan adanya ejekan bagi para ulama yang mejadi pendukung pemerintah yaitu ulama idhar dari ulama NU. Bahkan ulama idhar adalah ulama yang mendukung kebijakan pemerintah kolonial. Sebutan “sorban bobotoh” dari ulama NU kepada ulama Idhar kemudian menjadi masalah hukum, karena sebutan “bobotoh” dianggap sebagai penghinaan kepada Bupati. Pak Emi khawatir masalah ini akan masuk ke pengadilan. Dia minta kepada Sutisna Senjaya bagaimana menghadapi masalah ini. Sutisna Senjaya menjelaskan kepada Pak Emi bahwa Pak Emi tidak usah khawatir. Sutisna Senjaya menyatakan bahwa yang diamksud “Sorban Bobotoh” itu adalah H. Sarbini yang pekerjaannya tukang ngadu ayam. Masalah kata-kata “Sorban Bobotoh” ternyata masuk ke kejaksaan, akan tetapi kemudian oleh pihak kejaksaan sendiri tidak diterima sebagai delik hukum.

 

Majalah Al-Mawa’idz menjadi majalah yang ditunggu-tunggu oleh pembacanya, karena majalah ini banyak memberikan pengetahuan bagi pembaca selain adanya polemik juga memuat tentang pengetahuan agama. Masalah-masalah yang menjadi polemik dalam majalah Al-Mawaidz yaitu :

  1. Pelaksanaan zakat fitrah dan pembagiannya.
  2. Pembangunan rumah miskin (di Cibeureum) yang dibiayai zakat fitrah.
  3. Ulil amri atau pemegang kekuasaan (pemerintah colonial).
  4. Do’a khusus kepada bupati dalam khutbah jumat.
  5. Adzan awal.
  6. Penetapan awal bulan ramadhan
  7. Kenduri kematian
  8. Aurat wanita.

 

NU di Tasikmalaya menunjukkan dinamika pemikiran yang konstruktif. Para Kyai NU sering mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang berkenaan dengan kepentingan umat Islam. Kritik yang dilontarkan oleh Kyai NU sering pula ditanggapi oleh Kyai yang dianggap sebagai pendudukung pemerintah yang bergabung dalam wadah PGN.  Di antara isu yang menjadi bahan kontroversi antara NU dan PGN pada paruh pertama 1930-an adalah tentang “ulil amri”. Juru bicara terkemuka PGN, KH. H. Fachroeddin berpendapat bahwa pemerintah kolonial dapat dipandang sebagai ulil amri dalam pengertian syar’i; artinya ia adalah pemerintahan yang sah dan ummat Islam wajib mematuhi segala kebijakannya, sekalipun ia fasiq dan jahil, berbuat maksiat dan munkar, dan sekalipun ia kafir, selama tidak menyuruh berbuat haram. Pendapat ini ditentang oleh kyai-kyai NU, terutama melalui juru bicara terkemukanya, Soetisna Sendjaja, seorang guru dan pengurus Paguyuban Pasundan yang direkrut menjadi ketua tanfidziyah NU. Menurut Soetisna Sendjaja, pemerintah kolonial bolehlah dipandang sebagai ulil amri, tetapi bukan dalam pengertian syar’i (agama), melainkan siyasi (politik). Ini artinya, pemerintah kolonial adalah syah, tetapi statusnya tetaplah penguasa asing yang hanya berkuasa secara politik, sementara dalam bidang-bidang di luar itu pemerintah sama sekali tidak mempunyai otoritas untuk mengatur masyarakat, terutama dalam bidang keagamaan.

Pendapat Soetisna Sendjaja semakin keras ketika pada 1935 muncul kontroversi seputar keberadaan dewan agama (raad agama) yang diketuai kepala penghulu (hoofd-penghulu) Tasikmalaya. Saat itu, Soetisna Sendjaja mengkritik dewan agama yang kebetulan didominasi oleh kyai-kyai PGN karena dipandang terlalu jauh mencampur urusan keagamaan ummat sehari-hari. Soetisna Sendjaja berpendapat bahwa ada banyak permasalahan agama yang cukup diselesaikan oleh masyarakat sendiri, terutama oleh kyai-kyai lokal yang hidup sehari-hari dengan masyarakat. Seperti soal pernikahan, cukuplah diselenggarakan menurut tata cara syari’at Islam, tanpa harus melibatkan kantor dewan agama yang biasanya bertele-tele dan pasti harus mengeluarkan biaya cukup tinggi. Pendapat ini segera saja menuai kritik dari kyai-kyai lain, yaitu para penghulu dan birokrat-birokrat agama. Menurut mereka, dewan agama adalah bagian dari ulil amri yang harus dipatuhi oleh ummat, karena otoritas ia bukan hanya bersifat politik (siyasi) tertapi juga syar’i. Ini artinya, orang yang tidak mematuhi peraturan dewan agama dihukumi berdosa.

Selain itu, isu tentang kewajiban membaca doa untuk bupati setelah khotbah Jum’at menjadi kontroversi sengit antara NU dan PGN. Kyai-kyai PGN menghimbau para khatib agar membacakan doa bagi keberhasilan bupati Tasikmalaya pada masa itu, RAA Wiratanuningrat. Himbauan ini ditentang oleh kyai-kyai NU karena dipandang tidak ada dasar hukumnya yang jelas. Kontroversi lain muncul di awal 1935 tentang penetapan awal 1 Ramadhan dan 1 Syawal (hari lebaran). Kyai-kyai PGN mendasarkan diri pada metode rukyat, yaitu metode penentuan tanggal dengan cara melihat langsung bulan; kyai-kyai NU mendasarkan diri pada metode hisab, yaitu metode penentuan tanggal dengan menggunakan teknik hitungan tertentu yang telah digariskan dalam kitab-kitab kuning. Pihak penghulu sebagai otoritas resmi keagamaan menetapkan tanggal 1 Syawal 1353 H pada hari Kamis, sementara NU menetapkannya pada hari Jum’at. Menanggapi hal ini, kyai-kyai PGN menuduh NU sebagai pihak yang hendak mengacaukan ketertiban, karena memang masyarakat pada waktu itu dibuat resah dengan perbedaan penentuan tanggal 1 Syawal yang merupakan hari lebaran itu. Pihak NU tidak menerima tuduhan ini dengan berargumentasi bahwa metode hisab mempunyai dasar hukum yang kuat dalam kitab-kitab kuning, sekaligus mengatakan bahwa perbedaan penentuan hari lebaran merupakan sesuatu yang wajar. Simpulnya, sikap dan pendapat kyai-kyai PGN yang dipandang selalu pro-pemerintah membuat kyai NU menyebut mereka dengan nama Idhar, semacam konotasi tercela yang merupakan penggalan pendek dari idharu bi’atil muluki wal ‘umara, artinya memperlihatkan pengakuan dan ketundukan pada penguasa.

Berbagai kontroversi berlangsung amat keras, tetapi tidak sampai menjurus ke tindakan-tindakan yang sifatnya melibatkan massa. Yang menarik, hampir semua kontroversi berlangsung di media massa. Pers Islam pada masa ini berkembang pesat, sesuatu yang tidak pernah terulang pada masa-masa berikutnya. NU mempunyai majalah Al-Mawa’idz, sementara PGN mempunyai majalah Al-Imtitsal. Sering kritik PGN terhadap NU justeru dimuat di Al-Mawa’idz atau sebaliknya. Yang menarik lagi, hampir semua pentolan utama NU dan PGN yang terlibat kontroversi sebenarnya kyai-kyai kota, tinggal di kota, sebagian sudah menerima pendidkan Barat, dan mengembangkan sejenis karakter Islam yang khas kota. Kenyataan bahwa mereka telah menggunakan media massa sebagai tempat beradu argumentasi dan semacamnya menjadi satu bukti untuk hal ini. Bahkan bagi NU yang sering dipandang tradisionalis, kenyataan di sini menunjukan hal lain.

Keberadaan NU di Kota Tasikmalaya cukup menarik untuk diamati. Sebagian ciri-ciri yang dikemukakan pengamat tentang NU, seperti bersifat tradisional dan berbasis sosial massa pedesaan, memang masih menemukan pembenaran histrorisnya. Akan tetapi, bahkan sejak awal kelahirannya, basis sosial NU bukan semata-mata masyarakat pedesaan. Sebagian masyarakat kota diketahui juga menjadi pendukung NU, termasuk dari kalangan pengusaha. Modernisasi tampaknya telah direspon oleh kyai-kyai NU secara terbuka, bukan dengan mengisolasi diri atau bersikap reaksioner. Sampai tingkat tertentu, pemimpin NU tersebut dapat dipandang sebagai “kelas menengah”. Dalam bidang keorganisasian, kyai-kyai NU merekrut pribadi-pribadi yang dipandang mampu di bidangnya. Termasuk dalam hal ini adalah rekrutmen terhadap Soetisna Sendjaja, seorang guru MULO dan redaktur surat kabar Sipatahoenan milik Paguyuban Pasundan. Untuk menanggapi dukungan dari kalangan pengusaha, sejak 1930-an pengurus NU mendirikan koperasi yang berusaha menghimpun dana bagi kelancaran usaha anggota, selain untuk kepentingan keorganisasian.

Oleh karena itu, reaksi NU terhadap PGN dapat dibaca sebagai sikap sebagian kelas menengah terhadap hegemoni kehidupan keagamaan oleh negara. Para pengusaha sangat berkepentingan dengan kehidupan agama yang tidak birokratis. Sikap keagamaan NU dalam konteks ini cenderung menjadi lebih modern, suatu keadaan yang memberikan ruang bagi masyarakat mengekspresikan dirinya secara lebih bebas. Meski sikap ini sering dikatakan telah menjadi karakter organisasi Islam modernis, NU dalam kenyataannya mampu menampilkan diri sebagai wadah organisasi yang mewakilil kepentingan kelas menengah kota.

Bahkan, beberapa tokoh NU Tasikmalaya pada 1930-an diketahui juga merupakan pengusaha yang sukses. Ada beberapa di antara mereka yang dapat dikatakan juga sebagai kyai. Contohnya adalah Haji Azhari. Selain menjadi pengusaha dan pemilik sebuah toko kerajinan di Jalan Gunung Sabeulah, ia juga mempunyai sebuah madrasah tempat mengajar agama. Para pengusaha dan perajin yang tergabung dalam koperasi Mitra Payung adalah simpatisan NU. Peran mereka dalam kegiatan NU amat besar. Mereka adalah donatur bagi kegiatan pengajian yaomul ijtima dan lailatul ijtima yang rutin di laksanakan oleh pengurus cabang NU Tasikmalaya.

 

NU cabang Tasikmalaya termasuk NU yang aktif pada kegiatan nasional.Dalam Konggres NU yang ke-10 di Solo pada tanggal 14-19 April 1935, NU Cabang Tasikmalaya mengirimkan utusannya ke Konggres Nasional sebanyak tiga orang.Dalam Konggres ini dihadiri oleh 69 Cabang dari seluruh Indonesia. Dalam konggres ini, NU Cabang Tasikmalaya menyampaikan kepada forum Konggres bahwa NU Cabang Tasikmalaya telah memiliki Zakat Komite atau lembaga zakat. Cabang-cabang lain belum tentu memilikinya.

Tempat sekretariat NU Cabang Tasikmalaya semula menyewa sebuah tempat di sebelah timur rel kereta api sebelah utara Jajaway dan sebelah utara perempatan.Kemudian pindah menyewa ke Cipedes. Setelah dari Cipedes, kemudian pindah dengan menempati sebuah tempat yang sekarang berada di Jl. Dr. Sukarjo. Keberadaan sekretariat ini semula merupakan gedung societet atau gedung serbaguna yang dimiliki oleh H. Fakih. Gedung ini semula sering dipakai tempat pertemuan atau hiburan oleh orang-orang Pasundan.Gedung tersebut oleh H. Fakih ditawarkan kepada H. Azhari seorang pengurus NU untuk membelinya, karena H. Fakih tidak mau menyewakan lagi kepada orang lain gedung tersebut yang dikhawatirkan dijadikan tempat judi. H. Azhari kemudian bermusyawarah dengan pengurus NU Cabang Tasikmalaya. Dalam musyawarah itu diputuskan bahwa gedung tersebut akan dibeli oleh H. Azhari dan setelah setelah itu oleh NU akan dibeli kembali dengan cara dicicil. Uang pembelian yang dimiliki oleh NU banyak bersumber dari amal shadaqoh warga NU yang biasanya hadir dalam setiap pengajian. Cicilan pembelian gedung ini tidak sampai lunas bahkan H. Azhari sudah menyatakan sisa uang yang tidak bisa dilunasinya, biarkan saja menjadi waqaf yang diberikan dirinya kepada NU. Sejak saat itu lah hingga sekarang kantor secretariat NU Cabang Tasikmalaya berada di jl. Dr. Sukarjo.

Sumber : http://soekapoera.or.id/

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *