SK Gubernur Jabar Soal Pengendalian Covid 19 di Lingkungan Pesantren Dinilai Cacat Moral

Tasikmalaya, Nu Tasik Online – Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 di Lingkungan Pesantren menuai kecaman. Kecaman datang dari Ketua Tanfidziah PCNU Kab. Tasikmalaya, Drs. KH. Atam Rustam.

Atam yang juga salah satu Dewan Pengasuh Pondok Pesantren Sukamanah Kabupaten Tasikmalaya ini menilai SK Gubernur Jawa Barat soal penanggulangam Covid 19 di lingkungan pesantren itu dinilai cacat moral dan etika. Pasalnya terkesan mengancam eksistensi pondok pesantren di Jawa Barat.

Atam menuturkan ancaman itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 443/Kep.321-Hukham/2020 tentang Protokol Kesehatan untuk Pencegahan dan Pengendalian Covid 19 Di Lingkungan Pondok Pesantren. Dalam keputusan itu pesantren-pesantren di Jawa Barat diminta untuk membuat surat pernyataan kesanggupan dengan tiga poin utama.

Poin pertama, bersedia untuk melaksanakan Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19 dalam menjalankan aktivitas selama Pendemi Covid 19. Ke dua, bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di lingkungan Pondok Pesantren.

“Dan ke tiga, ini yang paling ironis, Bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, dalam hal terbukti melanggar Protokol Kesehatan Penanganan Covid 19. Surat pernyataan itu harus ditandatangani di atas materai Rp.6.000,” kata Atam.

Meski mungkin nawaitu dari peraturan ini baik, lanjut Atam, aturan itu dianggap cacat moral dan etika. Pasalnya pesantren ini lembaga pendidikan mandiri yang eksistensinya tidak ditanggung oleh pemerintah sebagaimana lembaga-lembaga pendidikan negeri lainnya. Kalau toh pun ada pesantren yang menerima bantuan (hibah) dari pemerintah, lanjut Atam, sifatnya hanya alakadarnya.

“Dan bantuannya juga tidak merata. Tidak ada jaminan semua pesanten dari yang kecil sampai yang besar bisa dengan mudah mendapatkan bantuan pemerintah,” ujarnya.

Jika hendak membuat regulasi, kata Atam, buatlah tanpa harus mengancam eksistensi pesantren. Jika dalam aturan yang disusun oleh pemerintah itu ada nada ancaman, aturan yang mengancam itu yang menjadi bukti kecacatan moral dan etika pemerintah atas eksistensi pesantren selama ini.

Atau, imbuh Atam, kalau mau membuat aturan dengan nada acanaman semacam itu, setidaknya pemerintah harus memastikan bahwa seluruh fasilitas infrastruktur utama penanggulangan Covid 19 ada dan disediakan oleh pemerintah di seluruh pesantren di Jawa Barat tanpa terkecuali.

“Selama fasilitas dan infrastruktur itu tidak ada dan tidak disediakan oleh pemerintah, tidak usahlah membuat aturan dengan nada ancaman. Tidak pantas. Apalagi keberpihakan pemerintah atas pesantren di tengah pendemi Covid 19 ini masih jauh dirasakan oleh kami yang ada di pesantren,” ujarnya.

Atam pun meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil untuk mencabut poin ancaman dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat tersebut.

Budi/Mesa

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *